(0362) 3361321
busungbiu@bulelengkab.go.id
Kecamatan Busungbiu

Zoom Meeting Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Admin busungbiu | 18 November 2026 | 34 kali

Rabu, 18 November 2026, Plt. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Busungbiu, I Nyoman Setyadnya, S.E., bersama staf mengikuti kegiatan Zoom Meeting Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Panji Sakti.

Dalam pemaparannya, narasumber menyampaikan bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Buleleng yang tertib, tenteram, aman, dan nyaman sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas serta memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 pada tanggal 8 Juli 2024, sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat agar ketentuan dalam peraturan daerah tersebut dapat dipahami, dipatuhi, dan dilaksanakan secara optimal.

Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Kewenangan tersebut meliputi deteksi dini dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan ketertiban, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan gangguan ketertiban umum lainnya.

2. Pengaturan Tertib Sosial

Dalam materi ini ditekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban sosial, di antaranya:

- Larangan memperkerjakan, mengoordinasikan, atau menyuruh seseorang menjadi gelandangan, pengemis, pengamen, maupun pedagang asongan liar, termasuk tindakan yang mengarah pada eksploitasi anak dan perdagangan orang.

- Mengedukasi masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis atau pengamen di jalanan sebagai salah satu upaya memutus mata rantai eksploitasi dan mendorong penanganan melalui pendekatan sosial dan rehabilitatif.

- Larangan melakukan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Keluarga juga memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan serta melaporkan anggota keluarga dengan kondisi ODGJ yang berpotensi membahayakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Kewajiban memenuhi perizinan resmi dalam penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang, undian gratis berhadiah, serta legalitas operasional bagi lembaga kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah aman.

- Pembatasan penggunaan mercon, petasan, dan kembang api di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan guna mencegah bahaya serta menjaga ketenteraman lingkungan.

3. Tertib Jalan dan Fasilitas Umum

Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fasilitas umum, antara lain tidak memasang reklame atau atribut pada ruang milik jalan tanpa izin, tidak menempatkan material bangunan di bahu jalan melebihi batas waktu 1 x 24 jam apabila mengganggu kelancaran lalu lintas, serta tidak mendirikan bangunan liar atau menggelar lapak di atas trotoar dan saluran air.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh perangkat kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan dapat memahami substansi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 serta turut menyosialisasikannya kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak peraturan daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, tenteram, serta nyaman.

Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Buleleng dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.