Sinergitas FKDM dan Tim Pemantauan Perkembangan Politik dalam Mewujudkan Kondusifitas Kabupaten Buleleng
Kamis, 23 Oktober 2025, Staf Trantib dan PolPP Kecamatan Busungbiu Made Sugiarta menghadiri rapat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buleleng dengan tema “Sinergitas FKDM dan Tim Pemantauan Perkembangan Politik dalam Mewujudkan Kondusifitas Kabupaten Buleleng.”
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Badan Kesbangpol yang diwakili oleh Ketut Simba Yasa, selaku Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik, Ketua dan Anggota FKDM Kabupaten Buleleng, perwakilan dari Dinas Kominfosanti, Dinas Dukcapil, serta perwakilan dari masing-masing kecamatan.
Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketut Simba Yasa. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa sinergitas antara FKDM Kabupaten Buleleng dengan Tim Pemantauan Perkembangan Politik sangat diperlukan untuk menjaga situasi ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Buleleng agar tetap kondusif.
Selanjutnya, rapat diisi oleh Ketua FKDM Kabupaten Buleleng Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H., M.H. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan tugas dan fungsi FKDM, di mana tugas FKDM antara lain mengidentifikasi potensi ancaman di masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum). Adapun fungsi FKDM adalah sebagai wadah pengawasan dan pemantauan terhadap potensi gangguan dan bencana sosial di masyarakat.
Anggota FKDM Ir. Nyoman Sutrisna, M.M., yang juga menjabat sebagai Bendesa Adat Buleleng, turut memberikan arahan terkait adanya konflik antara dresta dan awig-awig yang berlaku di desa. Beliau berharap agar pelaksanaan dresta dan awig-awig tidak dicampuradukkan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Kominfosanti menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung pengawasan trantibum, telah dilakukan pemasangan CCTV di beberapa kawasan strategis. Namun, pelaksanaan pemasangan CCTV di wilayah kecamatan masih terkendala oleh keterbatasan anggaran.
