RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN LKjIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Selasa, 10 November 2026, Kasubag Perencanaan Kecamatan Busungbiu Ni Ketut Juni Martini,A.Md mengikuti Rapat Persiapan Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2026, bertempat di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng, didampingi Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi (RB), serta diikuti oleh pejabat dan staf teknis yang membidangi penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, serta memantapkan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menyusun Dokumen LKjIP Tahun 2026 agar sesuai dengan ketentuan dan pedoman evaluasi SAKIP.

Dalam rapat tersebut, disampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam proses penyusunan LKjIP, antara lain:

1. Memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dengan pelaksanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah.

2. Memperhatikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi kinerja.

3. Menyajikan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran yang didukung oleh data dan bukti dukung yang valid serta memadai.

4. Melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran serta keterkaitannya dengan pencapaian target kinerja.

5. Menyusun analisis keberhasilan, kendala, permasalahan, serta langkah tindak lanjut dalam pencapaian kinerja.

6. Menyusun dokumen LKjIP secara sistematis, informatif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diharapkan segera mempersiapkan dan menyusun Dokumen LKjIP Tahun 2026 dengan berpedoman pada ketentuan dan pedoman evaluasi SAKIP serta menggunakan format (template) yang telah dibagikan guna menjamin keseragaman penyusunan dokumen.

Melalui kegiatan ini, diharapkan penyusunan LKjIP Tahun 2026 dapat terlaksana secara optimal sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja perangkat daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.